(Esai) Para Pelajar yang Tak Terdidik

(Esai) Para Pelajar yang Tak Terdidik

–          FERI MALIK KUSUMA

–          Koordinator Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta

Pernyataan menteri keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati di ruang-ruang publik, yang menyinggung soal SDM unggul di negeri ini, langsung menggelitik perasaan dan pikiran saya agar menanggapinya secara kritis. Bukan karena beban PR yang ditanggung bangsa kita, tetapi juga karena arah pendidikan karakter yang menyimpang, sehingga kaum terpelajar kita seakan-akan belum terdidik dengan baik.

Menteri keuangan juga menyinggung soal “world class university“, lalu menyasar kepada triliunan anggaran pendidikan yang dialokasikan pada 2020 ini, termasuk untuk biaya riset dan penelitian ilmiah. Tetapi, sadarkah kita bahwa universitas kelas dunia itu memang dibentuk melalui sistem organisasi dan software kelas dunia. Mereka dibimbing oleh tenaga-tenaga pengajar dan pendidik terbaik lintas kebangsaan (diversity). Jadi, persaingannya memang tidak main-main, yakni persoalan DNA kelas dunia.

Sejauhmana sekolah dan kampus-kampus membentuk DNA kaum terpelajar kita selama ini?

Almamater kampus kelas dunia selalu hadir, bukan berdasarkan hubungan pertemanan, kekerabatan atau kumpul reuni dan kangenan, melainkan karena karya-karya ilmiah dan penghargaan internasional yang mereka dapatkan. Sejak masih muda orang-orang berbakat itu sudah dipantau, dicermati, bahkan direkrut. Mereka diberi beasiswa, diarahkan, dikembangkan, juga diberi rekomendasi yang kuat.

Dalam pidato bapak bangsa kita, Soekarno pernah menyarankan agar rakyat Indonesia mengembangkan diri mencapai fase pasca-Jawa, bahkan pasca-Indonesia. Artinya, semakin meningkatkan diri kepada fase-fase manusia yang berdedikasi, berdimensi pemikiran tinggi, berbudi luhur, hingga kelak bisa disebut “manusia multidimensional”.

Apakah kaum akademisi dan para pendidik kita sudah memikirkan treatment DNA kelas dunia yang diamanatkan bapak bangsa kita? Bukan semata-mata DNA tambal sulam, karena memang sudah bukan waktunya membanggakan jargon maupun positioning. Kita semua sadar, saat ini kaum terpelajar merasa tergopoh-gopoh dalam menghadapi persaingan di tingkat internasional. Di sisi lain, Ibu Sri Mulyani paham betul perihal maraknya disruption akhir-akhir ini, sehingga banyak pelaku ekonomi yang memilih jalan mengisolasi diri di pasar-pasar domestik. Meski demikian, cepat atau lambat, mereka toh harus siap menghadapi serangan dan gempuran para pelaku pasar yang terorganisir dalam level kelas dunia juga.

Terkait dengan ini, budayawan dan sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah menyindir bahwa sistem budaya dan pendidikan yang dibangun militerisme Orde Baru (selama tiga dasawarsa), hanya melahirkan anak-anak bangsa yang memiliki peradaban kelas kampung. Kekuasaan macam itu telah membelenggu jiwa rakyatnya hingga menjadi generasi kelas teri dan kembung, yang sulit bersaing dengan peradaban bangsa-bangsa asing.

Akademisi dan intelektual manapun – yang terdidik di era Orde Baru – akan sulit membantah pernyataan Pramoedya yang otoritasnya telah diakui dunia internasional. Kita hanya bisa menerima dengan penuh lapang dada, bahwa persoalan kampung dan kota, cukup dikonotasikan dengan ukuran besar dan kecil. Juga masih ada yang lebih besar dari kota, yakni kelas nasional, bahkan kelas dunia (internasional). Jadi, mari kita terima dengan legawa bahwa memang ada DNA kelas kampung, kelas nasional, hingga kelas dunia.

Dari sisi lain, generasi yang terlahir di era milenial ini, akan mudah melangkah tanpa beban sejarah masa lalu, terlebih jika tak seorang pun dari keluarga maupun saudara-kerabat yang terlibat langsung dalam kasus pertikaian politik di tahun 1965 (baca: Pikiran Orang Indonesia).

Bangsa ini masih terikat oleh beban sejarah masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik. Dalam kacamata para elit politik dan penguasa, masa lalu seakan-akan problem yang akan terhempas oleh perjalanan waktu. Padahal, menurut Alexis de Tocqueville (1805-1859), “Tidak mungkin kita mampu menerangi masa depan, sebelum berhasil menyelesaikan masa lalu yang gelap.”

Sastrawan muda Eka Kurniawan mencermati fenomena perpolitikan Indonesia di seputar 1965 adalah bagian dari luka-luka sejarah, di mana bangsa ini harus mengakui kesalahan kolektif yang telah diperbuat oleh alam bawah sadar mereka. “Pengakuan suatu bangsa secara kolektif atas dosa-dosa mereka akan menjadi penggedor bagi langkah-langkah kemajauan Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Eka Kurniawan. Setelah membaca ulang buku Max Havelaar – paralel dengan novel Pikiran Orang Indonesia – ia menyatakan bahwa bangsa ini perlu bercermin untuk mengamati wajahnya sendiri.

“Ya, bagaimanapun, penting bagi kita untuk mengakui kebiadaban diri kita, serta didera rasa malu karena pengakuan itu,” demikian tulis Eka Kurniawan dalam salah satu artikel terbarunya, “Max Havelaar dan Dosa Kolektif”.

Tetapi, sebagaimana karya-karya Pramoedya Ananta Toer, seumumnya karya sastra berkelas internasional, akan menjadi rival dulu dari orang-orang yang berperadaban kelas kampung. Barulah setelah beberapa tahun diakui dunia, pemerintah lokal lantas ikut-ikutan sibuk memberi penghargaan dan sertifikat tetek-bengek layaknya pahlawan kesiangan. Oleh karena itu, pihak pemerintah mesti mengantisipasi kemungkinan keterlambatan ini. Para pelajar dan mahasiswa kita, nampaknya perlu dibekali “software sastra” ke dalam logika dan kerangka berpikirnya. Supaya ringan melangkah ke depan, perlu juga dibekali wawasan tentang sejarah Indonesia yang otentik – bukan sejarah bikinan penguasa militerisme Orde Baru.

Bicara mengenai manusia unggul dan pentingnya software sastra, saya akan memberikan sedikit contoh tentang kemajuan peradaban Meksiko, ketika Partai Revolusi Demokratik memenangkan suara terbanyak dalam pemilu (2003). Seketika itu, pemerintah baru secara serius mengampanyekan pelanggaran HAM dan anti korupsi, melalui kampanye membaca karya-karya sastra.

Program membaca karya sastra bagi kepolisian Meksiko bahkan pernah menjadi headline di harian-harian Meksiko dan Amerika Serikat. Konon, pada tahun-tahun pertama pelaksanaan program begitu rumit dan banyak mengalami pertentangan. Tetapi, seluruh aparat kepolisian wajib mengikuti kelas sastra. Bagi yang tidak mengikuti program itu terancam tidak akan naik pangkat, atau kenaikan pangkatnya akan terhambat. Kepala kepolisian tetap menekankan pentingnya membaca karya sastra.

“Bagaimanapun membaca karya sastra dengen tekun adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas agar seorang polisi berbudaya, berwawasan, dan mampu memahami pikiran orang lain,” demikian kata Eric Lopez, yang ditunjuk pemerintah sebagai koordinator program membaca sastra tersebut.

Hal ini patut menjadi bahan kajian bagi pemerintahan Jokowi  beserta aparatur yang membantunya, bahwa beban sejarah masa lalu akan menjadi ringan bagi generasi muda, jika disampaikan secara etis dan estetis melalui karya sastra. Mereka harus diperkenalkan dengan sejarah bangsanya sendiri.

Janji Nawacita harus terlaksana dengan baik, terutama soal resolusi konflik yang harus diselesaikan supaya memberi kepastian untuk menatap masa depan, tanpa direcoki oleh beban sejarah yang memberatkan anak-anak didik kita. Tanpa semua itu, bangsa ini akan terus-menerus terperangkap ke dalam siklus lingkaran setan, di mana para pelajar kita tak pernah terdidik dengan baik dan benar. *

Bagaimana pendapat anda?

%d bloggers like this: